Facts About reformasi intelijen Revealed
Facts About reformasi intelijen Revealed
Blog Article
Furthermore, It isn't clear from Report 82A from the Perppu no matter if an organization must be formally sanctioned underneath Content sixty, 61, 62, or 80A prior to its associates are matter to legal costs. In implementing criminal penalties below Report 82A, There exists also no clarity about who's got the authority to determine whether or not an organization violates Write-up fifty nine.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
The move was taken pursuing the issuance of the regulation in lieu with the Legislation (Perppu) on Mass Organizations. The Perppu has sparked worries about opportunity violations of the proper to assemble because it grants The federal government the ability to disband mass groups with out owing process
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang client juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Method besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.
The regulation obliged researchers periksa di sini – people today or groups – to report their research outcomes to the house Ministry, replacing a 2014 regulation that only obliged scientists to report back to community administration officers, which might then issue a exploration suggestion. Academics were not associated with drafting the regulation, nor had the Home Ministry disseminated the controversial regulation among the academia. Regardless of which the regulation is reportedly voided, there was nevertheless some speculation among the civil society about its status and also concern regarding the way the regulation would chill research jobs if it is without a doubt even now pending.
The brand new regulation also results in prison penalties for users of CSOs. As an example, Report 82A states that customers who violate prohibitions directed at CSOs can be convicted. Beneath this text, customers or administrators of CSOs who commit “acts of hostility” or blasphemy can encounter prolonged prison sentences.
Indonesia should do a little something to assist Palestine towards the brazen point out, Israel. It isn't sufficient by political gimmick
Besides digital assaults, harassment together with other kinds of intimidation contribute into the increasing local climate of worry within the country.
Ini mirip dengan konsep intelijen yang kita kenal saat ini, di mana kecerdasan dan ketelitian dalam pengolahan informasi sangat penting.
Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama
The government has also been accused by CSOs of not supplying satisfactory defense to CSO representatives during the face of threats and violence. Over the 2017 Common Periodic Overview, Indonesia acknowledged four recommendations regarding the defense of human rights defenders;